Kolom

Menanti Gebrakan KNKS

08 March 2017



MES UK MES UK Article MES UK

oleh : Fadhil Akbar Purnama
Mahasiswa Pascasarjana bidang Keuangan Syariah pada Durham University Business School, UK

Tahun ini akan tercatat sebagai salah satu tonggak penting bagi sejarah perkembangan keuangan syariah di Indonesia. Setelah melalui pembahasan yang cukup panjang, Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) akhirnya resmi dibentuk oleh Presiden Joko “Jokowi” Widodo berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 91 Tahun 2016. Pembentukan ini menunjukkan political will yang kuat untuk menjadikan keuangan syariah sebagai salah satu elemen penting dari perekonomian nasional.

Pembentukan lembaga nonstruktural ini memang merupakan salah satu rekomendasi dalam Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Tugas utamanya untuk mendorong percepatan pengembangan keuangan syariah sehingga dapat mengambil peran lebih dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Hal yang patut untuk dicermati adalah Presiden akan memimpin langsung di dalam struktur lembaga tersebut. Ini menegaskan komitmen penuh dari Pemerintahan Jokowi dalam mewujudkan visi Presiden untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia di masa mendatang.

Tantangan dan Peluang

Berdasarkan laporan Islamic Finance Country Report yang dirancang oleh Islamic Research and Training Institute (IRTI) untuk Indonesia, terdapat beberapa peluang serta tantangan untuk menguak potensi pertumbuhan keuangan syariah di negeri ini. Walaupun Indonesia sudah dikenal luas sebagai negara dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia, serta sebagai emerging economy yang dinamis, industri keuangan syariah di Indonesia masih di bawah negara mayoritas Islam lainnya. Di dalam negeri sendiri, industri keuangan syariah juga masih di bawah keuangan konvensional. Meskipun pertumbuhan keuangan syariah terus meningkat dan telah mencapai 139 persen yoy sejak 2010 dibandingkan keuangan konvensional yang hanya 42
persen, pangsa pasar keuangan syariah tetap belum bisa melampaui angka 5 persen.

Rendahnya inklusivitas keuangan, termasuk keuangan syariah, memang masih menjadi kendala utama di sektor finansial kita. Menurut Global Financial Inclusion Index tahun 2014, tercatat hanya terdapat 36% dari penduduk dewasa di Indonesia yang memiliki rekening di bank. Salah satu penyebabnya adalah tingkat literasi keuangan yang juga tergolong masih rendah di Indonesia. Peningkatan akses dan edukasi keuangan menjadi agenda wajib sebab inklusi keuangan memainkan peran penting dalam menangani kemiskinan dan ketimpangan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) dan berbagai lembaga pendidikan di Indonesia memang telah merancang pendidikan ekonomi dan keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan riil di negeri ini. Namun pengetahuan keuangan yang dimiliki oleh masyarakat umum, terutama terkait keuangan syariah, nampaknya masih perlu untuk terus ditingkatkan.

Selain itu, kapasitas pendanaan masih menjadi persoalan selanjutnya di perbankan syariah yang notabene merupakan lokomotif dari sektor keuangan syariah. Beberapa bank syariah masih undercapitalized sehingga tidak dapat memperluas bisnis mereka dengan cepat. Dengan tingkat pertumbuhan saat ini, ada kemungkinan bahwa bank syariah tidak dapat berbuat banyak kecuali dengan mengambil strategi yang cukup progresif.

Meski demikian, di sisi lain, industri keuangan syariah juga memiliki potensi yang sangat menjanjikan untuk tumbuh dan berkembang. Fokus utama Pemerintahan Jokowi yang menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur dapat menjadi peluang emas. Kebutuhan pendanaan untuk membiayai berbagai proyek tersebut diperkirakan mencapai $419 miliar. Hal inilah yang seharusnya dapat dimanfaatkan secara maksimal mengingat skema pembiayaan syariah dipandang cocok sebagai alternatif pembiayaan dikarenakan memiliki karakteristik berbasis asset riil. Jaminan ini mengurangi ketidakpastian, baik dari segi dana yang dapat diterima maupun utang yang harus dibayar kembali nantinya.

Selanjutnya, program amnesti pajak yang sedang digencarkan oleh Kemenkeu juga menjadi potensi lain untuk perkembangan keuangan syariah. Masuknya aliran dana repatriasi tentu akan berdampak pada dua hal, yaitu sektor investasi dan bisnis. Produk keuangan syariah diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen yang dapat menampung dana dalam jumlah besar tersebut, misalnya dalam bentuk sukuk korporasi.

Peningkatan kesadaran masyarakat dunia akan produk dan jasa halal juga dapat menjadi potensi besar bagi perkembangan industri keuangan syariah. Banyaknya potensi yang belum tergarap di Indonesia meningkatkan pemahaman dan kesadaran.

Di samping itu, adanya bonus demografi yang diperoleh Indonesia akan menyebabkan jumlah usia produktif yang lebih tinggi. Hal ini akan berdampak pada pertumbuhan kelas menengah secara pesat. Kebutuhan kelas menengah tersebut untuk menabung dan berinvestasi di berbagai produk jasa keuangan akan menjadi kesempatan bagi industri keuangan syariah untuk turut bertumbuh lebih besar lagi.

Sinergi Antar-Lembaga

Kolaborasi menjadi kata kunci penting untuk menggapai mimpi menjadikan Indonesia sebagai sentra keuangan syariah dunia. Pemerintah, swasta, ulama, dan masyarakat perlu bersinergi dalam memajukan industri keuangan syariah agar dapat menghadirkan lebih banyak manfaat bagi perekonomian kita. Oleh karena itu, koordinasi yang efektif antara MUI, Kemenkeu, BI, OJK, LPS, akademisi, industri keuangan syariah, dan seluruh stakeholders lainnya di dalam KNKS tersebut penting untuk melakukan sinkronisasi berbagai peraturan, memfasilitasi, mengawasi, serta mengedukasi keuangan syariah di Indonesia.

Publik tentu sangat menantikan gebrakan KNKS untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi industri keuangan syariah. Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Pertama, memformulasikan berbagai regulasi dan insentif bagi berbagai produk keuangan berbasis syariah. Kedua, memperluas edukasi keuangan syariah kepada masyarakat serta mempromosikan manfaat serta berbagai keunggulan produk keuangan syariah tersebut.

Terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan melalui riset yang mampu menciptakan inovasi pada produk keuangan syariah. Hal ini penting dilakukan untuk menjawab berbagai permintaan akan produk keuangan berbasis syariah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dibandingkan beberapa negara lainnya, mayoritas produk keuangan syariah di Indonesia masih menggunakan akad yang mendasar seperti mudharabah dan musyarakah. Dengan memiliki berbagai produk yang bervariatif serta inovatif, tentunya akan sangat mendukung industri yang terkenal sangat dinamis ini.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah secara kelembagaan melalui pembentukan KNKS ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia. Berdasarkan Keppres yang mengaturnya, KNKS akan membentuk Manajemen Eksekutif paling lambat pertengahan tahun depan. Dengan dipimpin oleh para professional yang ahli dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah, kita semua tentu menantikan langkah nyata dari KNKS untuk dapat mengokohkan institusi keuangan syariah dengan merancang system insentif dan pengawasan terhadap industri, serta mensosialisasikan manfaat dari produk-produk keuangan syariah kepada masyarakat secara luas. Maka tentunya, tugas kita ke depannya adalah mendukung penuh Komite tersebut serta memastikan bahwa KNKS dapat bekerja secara efektif dan sesuai dengan amanat yang diembannya.