Infrastruktur

Dukung Konektivitas, Kemenhub Komitmen Tingkatkan Bandara dan Pelabuhan di Kaltara

24 July 2017



Untuk mendukung program konektivitas dan percepatan kegiatan pendukung infrastruktur di provinsi Kalimantan Utara, Kementerian Perhubungan komitmen tingkatkan dan kembangkan beberapa bandara dan pelabuhan. Demikian disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi usai menggelar pertemuan dengan Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie di kantor Kementerian Perhubungan, Senin (24/7).

“Kita fokus pada 4 (empat) bandara, yaitu Long Bawan, Long Apung, Long Layu, dan Malinau dengan kapasitas tertentu untuk dapat menjangkau beragam wilayah terpencil,“ ujar Menhub Budi.

Lebih lanjut Menhub Budi menuturkan bahwa sesuai amanat dari Presiden agar Kemenhub mendorong, membantu dan mempromosikan daerah-daerah terluar. Menurut Menhub, ada daerah-daerah di Kalimantan Utara hanya bisa dijangkau dengan jalur udara dan untuk itu akan ditingkatkan bandara-bandara secara intensif.

Sedangkan untuk jalur laut akan dibangun pelabuhan di Tanjung Selor. Harapannya dengan komitmen pemerintah membangun sarana dan prasarana tersebut dapat meyakinkan para investor untuk datang ke Kaltara.

“Selain 4 bandara tersebut, Kemenhub juga akan melakukan pengembangan 3 bandara yang lain yakni Bandara Tanjung Selor, Bandara Nunukan, dan Bandara Tarakan. Sedangkan untuk pelabuhan akan dibangun pelabuhan baru yaitu di Tanjung Selor. Bandara-bandara tersebut dikembangkan untuk meningkatkan konektivitas,” tambah Menhub.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Utara, Irianto Lambrie, mengatakan “Saat ini kami sedang intensif diskusi, sudah dua kali pertemuan dengan investor Cina, Tsingshan Group yang sudah bangun kawasan industri di Morowali”.

Menurut Irianto, investor Cina tersebut juga akan investasi di Kaltara. “Mereka akan bangun PLTU tahap pertama 1.000 mega watt. Kami juga telah siapkan kawasan 25.000 hektare (ha) yang sudah masuk dalam RTRW di Tanah Kuning, dan sudah tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagai upaya mewujudkan Nawacita, ungkapnya lebih lanjut dalam kesempatan yang sama,” lanjut Irianto.

Irianto juga mengatakan bahwa selama ini pihaknya mendapat dukungan paling besar, baik dari anggaran maupun kebijakan dari Kementerian PUPR dan Kemenhub untuk membangun Kaltara sebagai wilayah perbatasan dengan Malaysia.

Irianto menambahkan sebagai provinsi baru, Kaltara sangat prospektif untuk pengembangan investasi dan mempunyai potensi sumber daya alam yang sangat besar. “Kita punya Migas, Emas, Batubara, yang membuat Kaltara menjadi banyak incaran para investor asing,” tutup Irianto. (Dephub)